BUPATI SUMBA TENGAH MENYERAHKAN BLT SENILAI Rp. 13 MILIAR KEPADA 2.526 KK

SHARE

Waibakul, Humas Sumba Tengah- Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi keluarga yang terdampak akibat pandemi Covid-19 untuk 2.526 kepala keluarga (KK) di Sumba Tengah

Penyerahan BLT tersebut diserahkan oleh Bupati Sumba Tengah dan Wakil Bupati Sumba Tengah secara simbolis kepada 2 (dua) orang penerima dari Kecamatan Katikutana yang dilakukan di Bank BRI Cabang Anakalang. Selasa (5/5/2020).

"Untuk data penerima BLT, kata Paulus, merupakan data yang bersumber dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos).

BLT Kemensos untuk 2.526 KK yang tersebar di 65 desa dengan besaran BLT Rp.600.000 per bulan per KK dan diberikan selama 3 (tiga) bulan Rp. 1.800.000 sejak bulan April hingga bulan Juni dengan total Rp.13 miliar." Terangnya

Pembagian selanjutnya akan dilakukan baik oleh Bank BRI, Bank BNI maupun Kantor POS di seluruh wilayah Sumba Tengah.

Mantan Inspektur Propinsi NTT itu menambahkan, saat ini pendataan non DTKS masih terus dilakukan untuk 4.124 KK yang terdiri non DTKS BLT Kemensos sebanyak 2.117 KK dan Non DTKS BLT Provinsi sebanyak 2.007 KK masih dalam proses penginputan. Selanjutnya pendataan BLT Kabupaten dan BLT Desa sedang dalam proses penginputan pula.

Penerima BLT Kemensos DTKS 2.526 KK dimaksud tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun kartu prakerja." Ungkap Paulus.

Lebih lanjut, mantan Penjabat Bupati Sumba Barat itu mengatakan bahwa dalam proses penyaluran bantuan ini nantinya, pengawalan dan pengawasan akan dilakukan oleh TNI, Polri, Pol PP, Inspektorat, Camat dan Kepala Desa untuk memastikan penyaluran tersebut agar tepat sasaran bagi warga yang terpapar akibat Covid-19.

Bupati menyampaikan bila ada masyarakat Sumba Tengah yang terpapar akibat covid-19, namun tidak terakomodir baik dalam BLT Kemensos, BLT Propinsi, BLT Kabupaten dan BLT Desa serta PKH dan BPNT agar segera dilaporkan kepada Bupati pada kesempatan pertama.

Turut hadir dalam pembagian BLT tersebut Asisten Tata Pemerintahan dan Kesos, Asisten Tata Perekonomian, Inspektur, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan. (Humas).