badan keuangan daerah

BADAN KEUANGAN DAERAH

  1. DASAR PEMBENTUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

  1. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah. Fungsi Badan Keuangan  Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut :

  • Perumusan/ penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  • Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  • Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
  1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.  Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan.    Sehingga  strategi merupakan cara mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  dijabarkan  ke   dalam  kebijakan-kebijakan dan program-program.

NO

TUJUAN

STRATEGI

1

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur

      • Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal

2

Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai secara berkualitas dan kuantitas sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

      • Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
      • Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana

3

Meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dari komponen PAD

  • Sosialisasi Peraturan daerah tentang Pendapatan
  • Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah
  • Pengembangan sistem informasi pendapatan

4

Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan OPD yang akuntabel dan professional.

  • Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang di keluarkan setiap tahun.
  • Peningkatan system pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah
  • Pengembangan system informasi secara terintegrasi untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.  Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

No

Strategi

Kebijakan

1

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal

  1. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi yang terukur.

2

Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

  1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

3

Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana

  1. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima

4

Sosialisasi Peraturan daerah tentang Pendapatan

  1. Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah

5

Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah

  1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan prundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro.

6

Pengembangan sistem informasi pendapatan

  1. Pengembangan sistem informasi manajemen obyek pajak (SISMIOP)

7

Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang di keluarkan setiap tahun

  1. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

8

Peningkatan system pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah

  1. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen

9

Pengembangan system informasi secara terintegrasi untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah

  1. Pengembangan system informasi pelayanan publik dalam bentuk Website.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam  program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Visi: Sumba Tengah Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing

Misi 1: Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta berjiwa melayani

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terukur dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

2.  Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang kredibel dan akuntabel

1.  Menyelenggarakan   pemerintahan derah sesuai norma, standart, prosedur dan kriteria serta    mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara tertib.

2a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2b. Mengarahkan belanja APBD untuk lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

2c. Menatausahakan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

2d. Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Tertib

Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

 
  1. PROGRAM 5 TAHUN
      1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
      2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
      3. Program Peningkatan  Kapasitas Sumber Daya Aparatur
      4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga
      5. Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara
      6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
      7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
      8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
      9. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
      10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi