MAKATUL | Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Sumba Tengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Tengah tahun 2026, yang dibuka oleh Wakil Bupati Sumba Tengah, M. Umbu Djoka, S.Hut.,M.Si bertempat di Aula Bappelitbangda Kabupaten Sumba Tengah, Kamis (27/3/2025).
Musrenbang dihadiri Wakil Bupati Sumba Tengah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah, para Staf Ahli, para Asisten, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Tengah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumba Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, para Camat, para Kapolsek, Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan LSM dan Insan Pers. Hadir juga secara virtual Bupati Sumba Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Direktur Regional 3 Bappenas dan Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumba Tengah M. Umbu Djoka, S.Hut.,M.Si mengatakan musrenbang adalah implementasi amanah peraturan perundang – undangan berdasarkan kewenangan berjenjang untuk merencanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan sesuai tahapan dan mekanismenya.
Lebih lanjut Waki Bupati menyampaikan tahun 2025-2030 adalah periodesasi pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan yang secara berjenjang nasional, provinsi dan kabupaten menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
“Musrenbangkab merupakan forum pemangku kepentingan untuk membahas dan mendiskusikan berbagai permasalahan mendasar sebagai kebutuhan dan bukan karena keinginan dengan tetap mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang sebesar-besarnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat”, ujarnya.
Wakil Bupati Umbu Djoka mengatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDl) Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Sektor Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Pariwisata, Energi, Industri Dengan Dukungan Infrastruktur Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas SDM”.
Rumusan Tema tersebut merupakan pencermatan untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan yang riil dan relevan untuk Kabupaten Sumba Tengah terhadap : Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Pembangunan Manusia; Kemiskinan; Stunting; Ketimpangan pendapatan; Produksi dan produktivitas; Ketahanan pangan, air dan energi; Peluang dan kesempatan kerja; Akses infrastruktur kewilayahan; Ketertiban dan keamanan; Tatakelola pemerintahan dan kinerja aparatur; Iklim investasi dan UMKM/industri; Kapasitas Fiskal Daerah (Ketergantungan Dana Transfer Pusat dan belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, serta; Indeks Daya Saing Daerah.
Isu-isu strategis dan permasalahan diatas memerlukan pendekatan perencanaan partisipatif, politis, teknokratik dan Bottom Up/Top Down telah kita bahas pada masing-masing forum perencanaan berjenjang hingga forum kabupaten hari ini, selanjutnya berproses pada forum perencanaan provinsi dan nasional.
Selain itu, Wakil Bupati juga menegaskan berbagai program prioritas yang memerlukan kolaborasi, integrasi dan sinergitas antara lain Percepatan Penurunan Stunting dan Eliminasi Malaria agar segera dibuatkan rencana aksi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibutuhkan juga kolaborasi dan sinergitas agar pada kesempatan pertama segera ditindaklanjuti, Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat untuk mengecek kesehatan secara berkala, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh desa adalah langkah strategis Pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun ketahanan ekonomi nasional, program sekolah rakyat dan sekolah model, Rumah Mandiri agar segera didata penduduk yang belum memiliki rumah khususnya janda duda yatim piatu fakir miskin dan difabel, serta Pengadaan Barang dan Jasa yang akan melibatkan pihak Kejaksaan dalam pelaksanaannya nanti akan dikawal.
Sementara itu, Direktur Regional 3 Bappenas, Ika Retna Wulandary yang hadir secara virtual mengungkapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah diantaranya; pertumbuhan ekonomi Sumba Tengah yang mulai menunjukkan tren peningkatan, namun perlu terus didorong untuk lebih ditingkatkan dan dipertahankan, angka kemiskinan yang masih tinggi yang masih membutuhkan perhatian dan keseriusan bersama untuk diturunkan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian, perikanan, air bersih, pariwisata dan energi surya. Semua hal diatas membutuhkan perhatian dan dukungan serta kolaborasi dan sinergitas dari semua pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah Ignatius Umbu Tiba, S.Ak menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD, dan kunjungan kerja dewan, diantaranya bidang pendidikan terkait pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, mess guru; pemerataan tenaga guru di sekolah; kualitas dan mutu pendidikan dalam pembelajaran; Dibidang kesehatan terkait manajemen pengelolaan alur pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan keresahan dan keributan ditengah masyarakat; Dibidang pertanian terkait penyiapan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) menjelang musim panen agar dipersiapkan secara baik sehingga ketika masyarakat membutuhkan alsintan dalam keadaan siap dan bisa didistribusikan dengan baik dan lancar; Dibidang Infrastruktur terkait kegiatan pembangunan fisik harus mengutamakan mutu dan kualitas dan mempunyai manfaat serta berkelanjutan.
Musrenbang RKPD tahun 2026 diakhiri dengan Penandatangan Berita Acara Musrenbang dan penyerahan Berita Acara oleh Wakil Bupati Sumba Tengah kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumba Tengah.
Sumber: Protokol dan komunikasi Pimpinan
