WAIBAKUL,- Pecangan Zona Integritas yang bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Agraria Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Sumba Tengah bertemakan “Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” di gelar di Halaman Kantor ATR/BPN Sumba Tengah, Jumat (24/09/2021).
Dalam Perayaan HUT Agraria Ke-61 tersebut, di laksanakan secara simbolis Penyerahan sertifikat hak guna bangunan, hak milik dan hak pakai oleh Bupati Sumba Tengah didamping Wakil Ketua 1 DPRD Sumba Tengah dan Kepala ATR/BPN Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan ini dihadiri Bupati Sumba Tengah, Wakil Bupati Sumba Tengah, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Kapolres Sumba Barat, Dandim 1613 Sumba Barat, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Ketua Ikawati, Kepala Dinas Kominfo Sumba Tengah.
Seperti telah diketahui bersama bahwa tanah sebagai karunia tuhan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa “ Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang ada di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 33 Ayat (3) tersebut maka pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut UUPA yang setiap tahun di peringati sebagai Hari Agraria Nasional.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumba Tengah menyampaikan Sambutan Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil. Tema HUT agraria nasional tahun ini di harapkan dapat bersatu padu dan ikut berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional di bidang agrarian/pertanahan dan penataan yang lebih berkualitas.
Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini kita mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional” dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.
UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha. Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR) yang bersama-sama Pemerintah Daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya. Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc Information System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Bia7der, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.
Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan.
Kemarin Presiden telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 Provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan. Mari kita bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penerima sertipikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dalam rangka memerangi Kejahatan Pertanahan atau yang kita kenal dengan Mafia Tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas Mafia Tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari Mafia Tanah dan tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat.
Pihaknya juga menyampaikan, akan mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertipikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.
“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,” ujar Bupati Sumba Tengah.
Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya. Semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan, maka dari itu seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan talent pool sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Sebelum mengakhiri sambutan ini, “saya mengucapkan selamat merayakan Hari Agraria dan Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, semoga dengan momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional kali ini kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan Bangsa dan Negara tercinta serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tarnbah untuk banyak orang,” Tutup Bupati dalam pembacaan Sambutan Menteri Agraria Dan Tata Ruang.
Pada sambutan kepala Kantor ATR/BPN menyampaikan “saya Bangga menjadi bagian dari kalian yang adalah Tim Hebat,” ungkap kepala ATR/BPN dalam mengawali sambutannya.
“Dalam rangka pencangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja anti korupsi, kinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan pertanahan yang berkualitas. Zona integritas, salah satu diantaranya adalah komitmen anti korupsi. Sejak bulan November 2020, 29 anggota BPN telah berkomitmen Bersama-sama untuk menghindari diri dari korupsi, nepotisme dan grafitasi. Komitmen anti korupsi, kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah telah menetapkan standar pelayanan berbasis aplikasi, jadi kedepan semua akan diatur berdasarkan aplikasi dan jika ada dokumen yang keluar tanpa aplikasi maka jangan diterima,” lanjut Kepala ATR/BPN.
“Komputerisasi kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah, akan secara otomatis memberikan persyaratan, prosedur dan biaya yang pasti. Sejak 24 September 2021 terdapat 209 permohonan yang belum diselesaikan terhitung terhitung dari tahun 2016 dengan nilai Rupiah yang sangat fantastis. Syarat untuk keluar aplikasi dengan mengklik 301A dengan demikian karena kelalaian dari pemohon maka ini menjadi tunggakan pekerjaan kami, mengenai komitmen anti korupsi kami mewajibkan semua pemohon antara pengusaha, rakyat biasa dan rakyat biasa wajib menyetor biayanya sendiri yang keluar dari aplikasi. Dalam waktu dekat kami akan bekerjasama dengan Bank BNI sehingga yang memiliki ATM Ketika menerima kode billing dapat melakukan pembayaran secara mandiri,” lanjut kepala ATR/BPN.
“Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan pembekalan bagi seluruh personil di Kantor ATR/BPN Sumba Tengah, pembekalan mengenai pencegahan gratifikasi dan korupsi mohon kesediaan dari Kepolisian dan Pengadilan untuk membekali kami terkait dua hal tersebut. Komitmen kinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah telah dan terus melaksanakan kwalitas data. Capaian sampai hari ini sebesar 91,10% sudah tervalidasi surat ukur 90,98% sudah tervalidasi, Persim 79,78% dan data siap elektronik 48,08% adalah Kabupaten dengan peringkat ke 6 dari 22 suket. Layanan elektronik, sertifikat hak tanah, pengecekan elektronik, para camat harus memperhatikan sebagai mitra harus memperhatikan hal ini. Surat menyurat elektronik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah adalah satu-satunya Kabupaten yang mendapat nilai 100 dari Ekovis. Data house to house data integrasi ATR/BPN, Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumba Tengah yang melounching data house to house dari semua Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” terang kepala ATR/BPN.
“31.631 bidang tanah di Kabupaten Sumba Tengah maka tidak ada satu bidang tanah yang terlewati oleh aplikasi tersebut, penyerahan sertifikat secara simbolis pada 8 orang dari total 4.000 sertifikat dan Penyerahan SPPT yang sudah terkoneksi dengan aplikasi. Sertifikat keluar maka SPPT juga ikut keluar tidak ada lagi celah untuk bermain-main dengan data ini, SPPT yang baru akan diserahkan dalam waktu dekat,” imbuhnya.
“Komitmen ini akan kami kerjakan dan bila Tuhan berkehendak pada tahun 2022 kami akan maju sebagai kandidat untuk ditingkat nasional,” tutup Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumba Tengah,” tutup kepala ATR/BPN.
(BID/DISKOMINFO)
