Waibakul– Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Lukas Woli, SP, memimpin apel kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada Rabu (21/10/2026), bertempat di halaman depan Kantor Bupati Sumba Tengah.
Apel kerja tersebut dihadiri oleh para Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan perangkat daerah, pejabat struktural, pejabat fungsional, staf, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
Dalam amanatnya, Lukas Woli menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti apel kerja, baik yang berada di dalam maupun di luar lapangan apel. Namun, ia juga menyoroti masih adanya peserta yang tidak mengikuti apel dengan berbagai alasan.
Untuk itu, ia meminta agar pelaksanaan apel kerja ke depan dapat diatur dengan lebih baik sehingga seluruh pegawai yang tidak memiliki halangan dapat hadir dan mengikuti apel bersama, baik di dalam maupun di luar lapangan apel.
Menurutnya, kehadiran dan partisipasi dalam apel kerja bukan semata-mata persoalan keadilan, melainkan menyangkut komitmen bersama sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur sipil negara.
“Ini soal komitmen bersama, bukan soal keadilan. Disiplin bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi tentang apa yang dilakukan. Jika imbauan belum cukup, mari kita mulai dengan memberikan keteladanan,” tegas Lukas.
Ia menekankan bahwa disiplin harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab. Karena itu, setiap aparatur sipil negara diharapkan tidak hanya menyampaikan pentingnya disiplin, tetapi juga mampu menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Selain menyoroti kedisiplinan pegawai, Lukas Woli juga menyampaikan perkembangan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2027. Ia menjelaskan bahwa RAPBD TA 2027 telah selesai melalui tahapan asistensi dan saat ini sedang dalam proses finalisasi.
Dalam penyusunan RAPBD tersebut, pembahasan terkait PK POM menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian secara terperinci. Oleh karena itu, progres pelaksanaan PK POM pada tahun 2026 akan menjadi catatan penting sekaligus bahan evaluasi dalam menentukan arah pelaksanaan PK POM pada tahun 2027.
Ia mengharapkan agar setiap perangkat daerah dapat memperhatikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program pada tahun berjalan, sehingga perencanaan dan penganggaran untuk tahun berikutnya dapat disusun secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.
