Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Dinas Lingkungan Hidup memperkuat koordinasi dalam penanganan persampahan dan kesiapan pembangunan infrastruktur daerah melalui rapat koordinasi di Kantor Dinas PUPR, Rabu (30/9), pukul 08.30–10.30 WITA.
Rapat dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama kepala bidang PSLB3PK. Dari Dinas PUPR hadir Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perumahan, dan Kepala Bidang Bina Marga.
Salah satu agenda utama adalah penyesuaian dokumen perencanaan persampahan yang sebelumnya masih menggunakan konsep open dumping menjadi TPST Sejalan dengan regulasi terbaru yang tidak lagi mengizinkan konsep open dumping. Disepakati dilakukan revisi dokumen perencanaan dengan melibatkan kembali para pihak terkait.
Rapat juga membahas integrasi IPLT dalam sistem TPST agar pengelolaan persampahan dan lumpur tinja dapat berjalan secara paralel dan terpadu.
Pada sektor infrastruktur jalan, koordinasi menyoroti persyaratan readiness criteria (RC) dalam pengusulan penanganan jalan melalui program Inpres, khususnya kewajiban pemenuhan dokumen lingkungan pada setiap ruas jalan yang diusulkan. Disepakati Dinas Lingkungan Hidup dilibatkan sejak awal dalam penyusunan RC, sehingga seluruh persyaratan lingkungan dapat dipersiapkan secara bersama.
Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk membangun pola kerja lintas sektor yang lebih terpadu. Sinergi PUPR dan Lingkungan Hidup diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan, mempercepat pemenuhan persyaratan usulan pembangunan ke pemerintah pusat, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai regulasi dan berwawasan lingkungan.
