Logo

Breaking
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA HADIRI SYUKURAN HUT KE-81 KORPS BRIMOB POLRI KOMPI 3 BATALYON C PELOPOR SUMBA TENGAH WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TERIMA KUNJUNGAN PANGLIMA KODAM XXVII/SOBE SONBAI, PERKUAT SINERGI TNI DAN PEMERINTAH DAERAH WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-81 TAHUN 2026 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH HADIRI RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERDA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPD NTT ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PIMPIN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN Tingkatkan Transparansi Publik, Pemkab Sumba Tengah dan Kantah Bahas Integrasi Sistem Pajak BPHTB-PBB Lewat SPLP Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Lakukan Kunjungan Kerja ke Sumba Tengah, Disambut Hangat Unsur TNI dan Pemda Pimpin Apel Kerja Pemkab Sumba Tengah, Lukas Woli Tekankan Komitmen dan Keteladanan dalam Disiplin ASN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA HADIRI SYUKURAN HUT KE-81 KORPS BRIMOB POLRI KOMPI 3 BATALYON C PELOPOR SUMBA TENGAH WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TERIMA KUNJUNGAN PANGLIMA KODAM XXVII/SOBE SONBAI, PERKUAT SINERGI TNI DAN PEMERINTAH DAERAH WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-81 TAHUN 2026 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH HADIRI RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERDA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPD NTT ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PIMPIN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN Tingkatkan Transparansi Publik, Pemkab Sumba Tengah dan Kantah Bahas Integrasi Sistem Pajak BPHTB-PBB Lewat SPLP Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Lakukan Kunjungan Kerja ke Sumba Tengah, Disambut Hangat Unsur TNI dan Pemda Pimpin Apel Kerja Pemkab Sumba Tengah, Lukas Woli Tekankan Komitmen dan Keteladanan dalam Disiplin ASN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beranda / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Dinas: Umbu Eda Pajangu, SE

Pusat Pemerintahan Makatul

Membantu Bupati memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta pembangunan dan ekonomi perdesaan; Menjalankan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai bidang tugasnya.